- Tekanan dari Kelompok Masyarakat: Organisasi seperti Northern Virginia Families for Safe Streets telah mengusulkan agar undang-undang ini berlaku otomatis bagi pengemudi yang melaju lebih dari 100 mph. Namun, Gubernur Glenn Youngkin memilih sistem berbasis keputusan hakim.
- Penentuan Kasus per Kasus: Pemasangan pembatas kecepatan akan ditentukan berdasarkan keputusan individual, bukan aturan umum.
Perangkat ini akan menggunakan GPS atau sistem pengenalan tanda lalu lintas untuk menyesuaikan kecepatan sesuai dengan batas yang berlaku. Teknologi ini tidak hanya menekan perilaku berkendara berbahaya, tetapi juga membantu pengemudi menghindari tiket dari kamera lalu lintas.
Pengemudi yang terbukti bersalah harus menanggung biaya instalasi perangkat, yang harus terpasang selama dua hingga enam bulan, tergantung pada keputusan hakim. Melanggar aturan ini, termasuk mengemudikan kendaraan lain, dapat berakibat pada hukuman hingga satu tahun penjara.
Pemasangan perangkat ini merupakan alternatif yang lebih ringan dibandingkan pencabutan izin mengemudi. Pengemudi masih bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan kecepatan yang terbatas. Memiliki opsi untuk tetap berkendara, meskipun ada pembatasan, jelas jauh lebih baik dibandingkan kehilangan hak berkendara sepenuhnya.
Virginia mungkin bukan satu-satunya negara bagian dengan kebijakan ini. Negara bagian lain sudah mulai menjajaki langkah serupa, menunjukkan kemungkinan adanya pergeseran menuju penegakan kecepatan yang lebih ketat di seluruh negeri.
Virginia memimpin dengan undang-undang baru yang mewajibkan pengemudi tertentu untuk menggunakan perangkat pembatas kecepatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi perilaku mengemudi sembrono sambil memberikan opsi bagi pelanggar untuk tetap berkendara dengan batasan tertentu. Kebijakan ini berpotensi memicu perubahan yang lebih luas dalam penegakan lalu lintas di seluruh AS.